Home > Society > Pelaporan Data Kartu Kredit Dilakukan Bertahap

Pelaporan Data Kartu Kredit Dilakukan Bertahap

Added: (Thu Feb 15 2018)

Pressbox (Press Release) - Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis mengatakan, pelaporan data kartu kredit sah-sah saja untuk dilakukan karena berbeda dengan tabungan, deposito, dan rekening di pasar modal yang merupakan simpanan, data kartu kredit merupakan utang. Dengan begitu, kata Yustinus, data kartu kredit bukan klasifikasi rahasia sehingga otoritas pajak sebenarnya tidak memerlukan izin atau aturan khusus untuk mendapatkan data tersebut. Yustinus menilai, threshold yang digunakan dari basis transaksi pun tidak akan efektif.
“Yang lebih tepat adalah batas limit kartu kredit, bukan jumlah tagihan karena bisa fluktuatif. Batas Rp1 miliar juga terlalu tinggi dan justru dikhawatirkan tidak bisa mendapat data secara optimal. Menurut saya pakai limit pagu kartu kredit saja, misalnya yang limitnya Rp100 juta ke atas,” ujarnya.
Direktorat Jenderal Pajak kembali mengincar data kartu kredit nasabah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 228/PMK/03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berdasarkan konsensus pertukaran data nasabah untuk kepentingan perpajakan secara otomatis (AEoI), pelaporan seluruh data kredit seharusnya masuk ke data otoritas pajak pada 1 Juli 2018.
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA
“Pada dasarnya, pada masa AEoI, semua informasi itu masuk yaitu mulai Juli. Namun, dirasa masyarakat menganggap ini sesuatu yang baru atau mengkhawatirkan, kami meminta ini dilakukan secara bertahap,” kata Menkeu saat ditemui di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Senin (5/2/2018). Dalam AEoI, proses pelaporan ini dilakukan selesai pada April 2019. Dalam PMK tersebut, perbankan harus melaporkan data kredit nasabah dengan kriteria transaksi minimal Rp1 miliar per tahun. Artinya, bagi Anda yang menggesek kartu kredit lebih dari Rp83 juta per bulan akan dilaporkan ke otoritas pajak.
Kebijakan ini diyakini untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini yang cukup tinggi. Menkeu mengatakan, pemerintah tidak bertindak sembarangan mengumpulkan data kartu kredit. “Kita menggunakan threshold supaya masyarakat tidak merasa semua transaksinya dibongkar kita. Thresholdnya yang sudah disampaikan Pak Dirjen,” ucapnya.

Submitted by:
Disclaimer: Pressbox disclaims any inaccuracies in the content contained in these releases. If you would like a release removed please send an email to remove@pressbox.co.uk together with the url of the release.